«

»

Agu 27

Aset BPD Seluruh Indonesia Capai Rp 617,88 Triliun

JAKARTA, -Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) terus menunjukkan pertumbuhannya. Kinerja BPD ini dilihat dari kinerja keuangan maupun operasional semakin membaik.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang berhasil dibukukan oleh BPD seluruh Indonesia. Per Juni 2017, aset BPD telah mencapai Rp 617.88 triliun atau meningkat sebesar 14,72% dibandingkan posisi Juni 2016 yang mencapai Rp 538.61 triliun atau menempati peringkat 5 dalam perbankan nasional setelah Mandiri, BRI, BCA dan BNI.

Kekuatan aset BPD seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa apabila BPD seluruh Indonesia bersinergi akan menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional serta dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah.

“Sesuai dengan data Statistik Perbankan Indonesia, kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada Juni 2017, posisi kredit BPD mencapai Rp 346,01 triliun atau meningkat sebesar 4,39% dibandingkan posisi Juni 2016 sebesar Rp 331.46 triliu,” kata Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (27/8).

Sementara Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada Juni 2017 mencapai Rp 480.54 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 18,68% dibanding posisi Juni 2016 yang mencapai sebesar Rp 404.92 triliun.

Gelar Seminar

Asbanda yang merupakan wadah bagi Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPD-SI) pada Sabtu (26/8) bertempat di Bandung kembali menggelar program Seminar Nasional dengan tema “Perkembangan Fintech dan Kesiapan BPD dalam Memasuki Era Digital Banking.

Seminar Nasional ini sebagai wujud tindak lanjut BPD seluruh Indonesia dalam melakukan transformasi BPD yang telah diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen oleh Direktur Utama, Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas BPD seluruh Indonesia dan juga oleh Gubernur seluruh Indonesia selaku stakeholder BPD, dan oleh Ketua DPRD Provinsi se Indonesia. Para pimpinan lembaga tersebut berkomitmen untuk memperkuat BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi, kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dalam Seminar Nasional BPD-SI ini Hadir sebagai keynote speech Slamet Edy Purnomo, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK.

Selain itu hadir juga Kresno Sediarsi, Ketua Umum Asbanda yang juga Direktur Utama Bank DKI; Muhammad Arifin, Perwakilan Gubernur Jawa Barat; Ahmad Irfan, Direktur Utama Bank BJB; Pungky Wibowo, Direktur Group Pengembangan Sistem Pembayaran Retail dan Keuangan Inklusif BI; serta direksi dan komisaris BPD-SI.

Tampil sebagai narasumber dalam seminar bertajuk“Perkembangan Fintech dan Kesiapan BPD dalam Memasuki Era Digital Banking,” antara lain; Asisten Direktur Fintech Office Bank Indonesia Bapak Yosamartha, Head of Marketplace Tokopedia Bapak Aldo Tjahjadi, Direktur Utama Bank Sinar Mas Bapak Freenyan Liwang, dan dipandu oleh Pemimpin Redaksi InfoBank Eko B Supriyanto.

Ketua Umum Asbanda yang juga Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi menjelaskan bahwa sejalan dengan perkembangan tenologi saat ini, industri perbankan saat ini termasuk yang sudah sangat menbutuhkan dukungan teknologi.

“Hadirnya Fintech ini sudah seharusnya menjadi wakeup call bagi BPD untuk kemudian bangun dan menangkapnya sebagai peluang. Trend jasa keuangan berbasis teknologi ini tentu tak bisa kita hindari, dan kita harus siap masuk kedalamnya,” ujar Kresno

Lebih jauh Kresno menjelaskan bahwa BPD memiliki peran yang strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah.

Tugas Pokok BPD yaitu mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah, adapun fungsi BPD adalah sebagai pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, Pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli bagi daerah.

Saat ini sudah ada Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kita sebagai Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung Pemerintah daerahnya masing-masing dalam implementasi transaksi non tunai ini.

Terkait dengan komitmen BPD seluruh Indonesia dalam implementasi transaksi non tunai tersebut, di akhir seminar nasional juga dilakukan prosesi secara simbolik penandatanganan MoU Implementasi Sistem Non Tunai Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah daerah yang diinisiasi oleh Bank DKI. (*/BS/Ist)

Sumber: Investor Daily

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833