«

»

Sep 16

Dinas Ketapang Banten, Gelar Laporan Hasil Gerakan Bebas Rawan Pangan

BANTEN, – Dalam memberikan dukungan terhadap kemandirian pangan masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten belum lama ini telah memfasilitasi kegiatan gerakan lingkungan bebas rawan pangan di 11 Kecamatan dari 2 Kabupaten dan 1 Kota yang termasuk daerah rawan pangan dalam kegiatan FSVA 2011 pada Agustus lalu (tanggal 02 – 30 – Agustus – 2017), di wilayah Provinsi Banten. Hal ini, sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017.

Penyelenggaraan kegiatan gerakan lingkungan bebas rawan pangan ini, sebagai bentuk ketahanan pangan di masyarakat yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

“Kemandirian pangan pada intinya adalah, pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan lokal,” jelas Kepala Bidang
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, di kegiatan Seksi Kerawanan Pangan Kegiatan Pembinaan dan Kerawanan Pangan.

Katanya, terkait produksi dan ketersediaan pangan yang cukup secara hirarki mulai di tingkat Nasional dan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, tidak serta merta menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan individu.

Selain itu lanjutnya, penyediaan jumlah pangan yang cukup di suatu daerah atau wilayah dengan produksi dan distribusi yang baik tetapi harganya tinggi, tidak akan dapat diakses oleh rumah tangga miskin. “Sebaliknya, pendapatan rumah tangga yang baik tetapi bahan pangan tidak tersedia di suatu daerah atau wilayah karena aksesibilitas yang tidak mendukung distribusi, juga tidak akan dapat diakses oleh rumah tangga,” terangnya.

Sementara, dalam distribusi pangan yang cukup dalam jumlah dan beragam serta dapat diakses oleh rumah tangga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh anggota rumah tangga, karena berbagai hal dan kondisi. Selain itu, kejadian bencana alam yang tidak dapat diperkirakan yang melanda suatu wilayah umumnya langsung mempengaruhi penyediaan pangan di tingkat rumah tangga. “Kondisi demikian sangat dilematis, karena dapat menimbulkan kerawanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga dan individu,” ucapnya.

Untuk itu imbuhnya, dalam menangani daerah rawan pangaan perlu dilakukan berbagai intervensi. Berdasarkan waktu dan jenis bantuan yang diberikan, intervensi penanganan daerah rawan pangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) intervensi jangka pendek; (2) intervensi jangka menengah; (3) intervensi jangka panjang.

Jelasnya, kejadian rawan pangan dapat dikategorikan dalam dua dimensi. Pertama, kategori berdasarkan kedalaman rawan pangan, yakni ringan, sedang, dan berat. Kedua, kategori berdasarkan waktu atau periode kejadian, yakni jangka panjang dan jangka menengah untuk rawan pangan kronis dan jangka pendek atau fluktuasi untuk rawan pangan transien (sementara).

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejadian rawan pangan di suatu wilayah, dapat dilakukan melalui investigasi yang berdasarkan informasi dari prakiraan situasi pangan dan gizi, potensi rawan pangan, serta kejadian rawan pangan transien akibat bencana. “Bekerjanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu terantisipasinya kejadian rawan pangan di provinsi banten. Sehingga tertanganinya daerah rawan pangan akan memberikan dampak terhadap perwujudan ketahanan pangan di provinsi banten.,” ungkapnya. (*/Adv)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Banten

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833