«

»

Okt 19

Gagal Daftar, Partai Idaman Akan Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

JAKARTA, – Partai Islam, Damai dan Aman (Partai Idaman) akan menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Langkah ini ditempuh Partai Idaman setelah dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019, dinyatakan tidak lengkap oleh KPU.

Tak hanya ke Bawaslu, Partai Idaman juga bakal menggugat keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan akan mengadukan pimpiman KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Saat ini kita akan siapakn kuasa hukum untuk mengajukan gugatan ke bawaslu, ke PTUN, ini kan kita gugat putusannya (KPU). Jadi satu lagi kita juga ke DKPP lakukan itu,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Idaman, Ramdansyah saat dihubungi, Rabu (18/10).

Rencananya, kata Ramdansyah akan melakulan gugatan tersebut, besok, Kamis (19/10) siang. Partai Idaman, kata dia, juga akan mengundang partai-partai lain yang mengalami nasib yang sama dengan Partai Idaman. “Jadi hari ini kan kita siapkan kuasa hukum yang sama seperti di Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian menggugat hasil keputusan KPU. Yang kedua kita ajak partai lain yang sama punya masalah,” tutur dia.

Pihaknya, kata Ramdansyah, akan meminta keputusan KPU sebagai pejabat Tata Usaha Negara, terkait pendaftaran mereka untuk dijadikan obyek sengketa di Bawaslu dan PTUN. Apalagi, mereka hanya diberi waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan. “Kita minta untuk kemudian (dibawa) pengadilan, kalau tidak dijawab (oleh KPU) kan jadi bukti. Ini yang kita berharap cepat karena sengketa pemilu hanya 3 hari, hukum formil yang tiga hari harus kita lakukan,” tandas dia.

Selain itu, lanjut Ramdansyah, Partai Idaman akan menggugat keputusan KPU yang mewajibkan partai politik mengisi dan menginput berkas pendaftaran ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebelum mendaftar. Pasalnya, kewajiban mengisi Sipol, membuat partai Idaman gagal mendaftar. “Kan kita dikatakan tidak bisa daftar ada kurang segala macam, tapi dasarnya kan sipol yang wajib itu menyebabkan kita tidak bisa atau gagal untuk upload (dokumen),” pungkas dia.

Selain Partai Idaman, terdapat 12 partai lain yang dinyatakan dokumen pendaftaran tidak lengkap oleh KPU. Ke-12 parpol tersebut adalah Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Keadilan dan Persatuan Indpnesia (PKPI), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Bulan Bintang (PBB), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik Nusantara (Republikan), Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Republik. (*/SP/Ist)

Sumber : S P

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833