«

»

Agu 08

KPK Segera Periksa Tersangka Korupsi SKL BLBI

JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan bakal segera memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung terus mengusut dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Hal ini dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Syafruddin atas penetapan dirinya sebagai tersangka. “Setelah putusan praperadilan tersebut tentu kita akan lalukan pemeriksaan saksi-saksi kembali dan pemeriksaan tersangka,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (7/8).

Meski demikian, Febri mengaku belum mengetahui secara pasti jadwal pemeriksaan terhadap Syafruddin sebagai tersangka. Febri mengatakan, pihaknya akan menginformasikan lebih lanjut mengenai pemeriksaan terhadap Syafruddin. “Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” katanya.

Dikatakan Febri, pihaknya saat ini akan mendahulukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ketimbang tersangka. Hal ini merupakan strategi dalam mengungkap kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun tersebut. Untuk itu, Febri membantah pihaknya mengesampingkan pemeriksaan terhadap Syafruddin. “Pemeriksaan saksi-saksi memang lebih didahulukan dibanding pemeriksaan tersangka. Ini strategi secara umum dalam penanganan perkara,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul. Akibatnya, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp3,7 triliun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*/SP/Ist)

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833