«

»

Agu 07

Kualitas Jalan Lingkungan di Desa Sindangsari Dipertanyakan Warga ?

SERANG, – Terkait program pemerintah dalam membangun desa agar roda perekonomian masyarakat dapat bergerak seiring jaman, masih menyisakan persoalan transparansi sampai soal dugaan kualitas dari hasil pembangunannya, dari anggaran miliran rupiah yang dikucurkan pemerintah ke setiap desa.

Ini juga yang dikeluhkan oleh warga di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran,Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pasalnya, beberapa warga mempertanyakan baik soal kebijakan kepala desa yang diduga tanpa melakukan musyawarah, juga soal kualitas bahan (pavling Blok) dan soal hasil pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan dari pavling blok yang dituding asal jadi.

Tidak Gunakan Kanstin Beton

Pembangunan jalan lingkungan di Desa Sindangsari,Kec.Pabuaran,Kab.Serang,Banten, diduga asal jadi dan tidak gunakan Kanstin Beton (pembatas)

Menurut salah satu warga yang tidak ingin dipublikasikan namanya, bahwa pembangunan di desanya,hanya mementingkan kuantitas daripada kualitas. “ Coba saja bapak lihat nanti hasilnya dilapangan, sepertinya asal jadi dan kanstin beton (pembatas) banyak tidak dipasang. Begitupun cara mengecat kanstin beton yang ada, ini diduga untuk menyamarkan dalam hasil (kuantitas) jalan lingkungan pavling blok yang lama digabung dengan yang baru dibangunnya,” katanya.

Bahkan ada informasi, bahan pavling blok dibeli dari usaha milik Kades Sindangsari yang dibuat secara manual. Bukan dari distriburor yang sudah biasa mendistribusikan pavling blok ke setiap desa, sejak ada program pembangunan jalan lingkungan dari pemerintah.

Dituding Tidak Bermusyawarah

Katanya, di era Kepala Desa sekarang yang dipimpin oleh Kades Rohman dituding dalam keputusannya selalu tidak berembug dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan RT atau RW setempat, terlebih minta saran dari tokoh masyarakat . “Seperti harga raskin antara kampung yang satu dan kampung yang lainnya berbeda harga dalam penjualannya. Terakhir, soal pemasangan papan nomor dan alamat rumah (plotter Outdoor) warga, tidak pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu, dan tiba-tiba dipasang ke rumah warga serta harus bayar sebesar 15.000,-,” ungkapnya.

Adanya berbagai berbagai tudingan dari warga terhadap cara kinerja Kepala Desa Sindangsari, Rohman, pihaknya berdalih dalam melakukan kebijakan selalu diserahkan ketua RT seperti yang biasa dilakukan di wilayah desanya. “ Seperti mekanisme soal raskin, kami serahkan pada ketua RT disetiap kampungnya. Kami menyarankan besaran harga sekitar 1.600 rupiah perliternya, dan tidak boleh terlalu melebihi harga tersebut, “ kilahnya.

Sementara soal pemasangan kaleng nomor rumah warga, Kades Rohman berpendapat bahwa itu adalah program pemerintah. “ Kami hanya menerima saja, dan kemudian diserahkan pada RT masing-masing, “ katanya.

Padahal beredar informasi ada bagi hasil atas pembelian dan penjualan Plotter Outdoor (papan nomor rumah) yang djual kembali kepada warga senilai Rp. 15.000,- per rumah warga. Saat ini, menurut keterangan aparat desa, di Desa Sindangsari,Pabuaran baru terpasang sekitar 1.600 rumah Plotter Outdoor.

Disinggung persoalan sertifikat Prona ditahun kemarin, Kades Rohman mengaku persoalannya sudah selesai dan tidak ada persoalan lagi. Padahal dari beberapa informasi yang didapatkan versi warga di Desa Sindangsari, warga merasa dirugikan akibat kebijakannya dengan pungutan setiap bidang obyek tanah dari program pemerintah secara gratis pembuatan sertifikat tanah ‘Program Nasional (Prona).

Untuk diketahui, di tahun 2017, Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang,Banten baik dari bantuan pemerintah Anggaran dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), Desa Sindangsari mendapatkan alokasi dana sekitar 1,3 Miliar. Anggaran tersebut untuk pembangunan pisik (pembangunan jalan lingkungan) serta bantuan untuk tunjangan desa, juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. (*/Ist)

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833