«

»

Jan 17

Masyarakat Lampung Utara Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Rp 600 Miliar

JAKARTA, – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Awalindo melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1).

Direktur LBH Awalindo, Samsi Eka yang mengklaim mewakili masyarakat Lampung Utara menyatakan dugaan korupsi yang dilaporkan pihaknya kepada KPK ini terkait pelaksanaan proyek, anggaran BPJS Kesehatan, sertifikasi para guru, dan honor pegawai. Samsi meminta KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang disebutnya mencapai Rp 600 miliar ini.

“Kalau kami akumulasikan bisa sampai Rp600 miliar,” kata Direktur LBH Awalindo, Samsi Eka Putra di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1).

Dalam laporannya ini, Samsi menyatakan turut menyerahkan sejumlah dokumen dugaan korupsi tersebut, seperti kontrak perencanaan hingga dokumen anggaran BPJS. Samsi berharap dokumen yang diserahkannya kepada KPK ini menjadi bukti permulaan untuk mengusut dugaan korupsi di Lampung Utara.

“Laporan KPK itu sendiri sudah kami kemas dalam satu bundel besar. Kami siapkan bukti permulaan, seperti kontrak perencanaan Rp118 miliar, BPJS Rp19 miliar, ini yang kami pertanyakan,” katanya.

Samsi menyatakan, pihak KPK telah merespon laporan yang disampaikan pihaknya. KPK berjanji akan memproses laporan ini paling lambat dalam 30 hari kerja. Samsi berharap dokeman yang diserahkan bisa menjadi bukti tambahan dari laporan sebelumnya. Ditegaskan, laporan yang disampaikan pihaknya ini tidak bertujuan untuk menyudutkan pihak manapun.

Samsi juga mengaku. hanya ingin menyampaikan kondisi yang sebenarnya tentang keuangan di Kabupaten Lampung Utara. “Penyebabnya apa mari sama-sama kita selidik, siapa pelakunya sama-sama kita selidiki,” katanya.

Kabupaten Lampung Utara kini dipimpin oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dan Wakil Bupati Sri Widodo. Keduanya menjadi bupati dan wakil bupati Lampung Utara periode 2014-2019. (SP/Ist)

Sumber : Suara pembaruan

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833