«

»

Des 14

Masyarakat Pantura Tolak Revisi Perda No 13, Pembahasan di DPRD Diundur

TANGERANG, – Pembahasan terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomer 13 Tahun 2011 tentang rencana ruang wilayah di Kabupaten Tangerang, rencananya di bahas dan disosialisasikan hari ini,kamis (14/12) oleh DPRD Kabupaten Tangerang, terpaksa di undur tanpa ada kepastian yang jelas dari DPRD Kabupaten Tangerang.

Sementara, beberapa warga pantura yang antusias menyaksikan dan mengadiri sosialisasi tersebut nampak kecewa,karena kegiatannya di undur tanpa ada kepastian yang jelas.

M.Jembar salah satu tokoh pemuda Tangerang Pantura menegaskan, bahwa masyarakat pantura jelas sangat menolak perubahan atau revisi perda nomer 13 tahun 2011,karena bertentangan dengan UU pertanian dan kelautan serta hajat orang banyak.

Ia menilai bahwa revisi Perda nomer 13 tahun 2011 terkesan tergesa-gesa hanya karena untuk menggolkan pihak pengusaha tertentu saja. “Dan janganlah pemerintah daerah kabupaten tangerang menzholimi warga Tangerang Utara dengan merubah rencana ruang wilayah kabupaten tangerang,khususnya wilayah tangerang utara, dan ini mestinya ada zonasi terintegrasi,”katanya, Kamis (14/12/2017).

Katanya, zonasi terintegrasi ini bisa menyesuaikan wilayah yang ada di pesisir pantura Tangerang, seperti zonasi pesisir,zonasi pertambakan, dan zonasi pertanian. “Di sini dalam melakukan rencana perubahan tata ruang wilayah masyarakat tangerang pantura tidak di libatkan,hanya sebagian masyarakat kecil saja,” ungkapnya.

Lanjutnya, dengan adanya tidak dilibatkan masyarakat maka profesionalitasnya pun di pertanyakan. “Jangan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Tangerang di dalamnya, dan itu kami menilai tidak kompeten di dalamnya,”ucapnya.

Masih kata Jembar, dalam melakukan perubahan Perda ini di rasa hanya menutupi kesalahan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang,pasalnya terdapat sudah ijin yang sudah keluar untuk perusahaan tertentu yang mengabaikan AMDAL, “Sehingga dipertanyakan, apa dasarnya pemerintah daerah mengeluarkan Izin yang mengabaikan AMDAL tersebut, “herannya.

Maka katanya, sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang untuk bisa mengoptimalkan warga Tangerang Utara secara konferehensip dalam melakukan perubahan tata ruang ini. ”Perlu di ingat bahwa rencana tata ruang wilayah propinsi banten saat ini belum di sahkan atau belum rampung,di mana dasar hukumnya,”jelasnya.

Jembar juga mengungkapkan, jika pemerintah daerah Kabupaten Tangerang memaksakan untuk merevisi Perda ini ,maka dirinya sebagai warga Tangerang Utara akan melaporkan kepada KPK dan Departemen, serta Badan terkait di tingkat nasional. “Karena ini jelas merupakan kejahatan terorganisir, karena pemerintah daerah dan DPRD kabupaten tangerang merevisi perda tanpa ada dasar undang-undang,”katanya.

Imbuhnya, pada prinsipnya masyarakat Tangerang Utara sangat setuju tentang pembangunan di wilayahnya, akan tetapi harus di lihat juga perubahan rencana tata ruang wilayah, “Dan yang kami harapkan adalah perubahan tata ruang yang teroganisir sesuai dengan zonasinya,”pungkasnya. (Jasep)

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833