«

»

Nov 14

Mendagri Tjahjo : Di 20 Negara Kelompok Hizbut Tahrir Sudah Dibubarkan

BANDUNG, – Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah sah dibubarkan pemerintah. Pencabutan status badan hukum HTI ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

“HTI 10 tahun diberikan kebebasan, kalau dibiarkan, eksesnya agak luas. Banyak ormas yang mirp-mirip sama (dengan HTI), tapi tingkat kabupaten, kota, provinsi yang tersebulung, punya agenda utuk mengubah Pancasila,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Senin (13/11).

Tjahjo Kumolo. [Dok.SP]


Menurutnya, ormas yang serupa HTI terus didalami pemerintah. Ditegaskan, pemerintah tidak pernah melarang ormas keagamaan. “Tidak memusuhi agamanya. (Pembubaran HTI) sudah lima tahun dikaji. Di 20 negara, (kelompok organisasi Hizbut Tahrir) sudah dibubarkan. Maka pemerintah harus tegas, kalau tidak ini akan beri ruang dari beberapa hal yang bisa muncul,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) kembali mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila bagi semua agama. “Melakukan dialog untuk penanganan paham-paham radikal, dialog kebangsaan,” imbuhnya.

Deteksi Dini

Dia juga mengingatkan pentingnya deteksi dini. Diungkapkan, pada era Orde Baru (Orba), ‘gelas pecah ‘ atau permasalahan di tingkat RT segera dibahas pejabat daerah. Namun, ketika zaman Reformasi, kepala daerah terkadang kurang peka.

“Memang peran aktif kepala daerah harus kita butuhkan. Di tingkat Forkopimda juga harus saling koordinasi antara struktur pemerintahan, TNI dengan tiga matranya, kepolisian, kejaksaan, tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat harus dilibatkan untuk deteksi dini,” katanya.

Dia menyatakan, radikalisme dan terorisme telah mengancam bangsa. Dia menuturkan, orang-orang asing begitu mudahnya masuk ke Tanah Air untuk menyebarkan radikalisme. “Termasuk berapa jumlah warga negara kita yang lari ke Suriah bergabung dengan ISIS,” tukasnya.

Menurutnya, Indonesia yang telah merdeka 72 tahun semestinya tidak perlu lagi mempersoalkan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Waktu saya, habis keluar masuk di daerah, perguruan tinggi. Menjelaskan lagi masalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” tandasnya. (*/SP/Ist)

Sumber :suara pembaruan

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833