«

»

Nov 01

Menhub: Pemerintah Tak Akan Hapus Transportasi Online

YOGYAKARTA, – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menyatakan tidak akan menghapus keberadaan transportasi massa berbasis daring, tetapi justru akan melegitimasinya.

Hal itu disampaikan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara dalam acara Emtek Goes to Campus, Selasa (31/10) di Grha Sabha Pramana UGM. “Tidak ada maksud pemerintah untuk meniadakan. Justru kami melegitimasi agar mereka bisa beroperasi,” ujarnya.

Dalam persaingan antara kedua jenis transportasi, konvensional dan daring, Budi menekankan bahwa pemerintah tidak ingin mendukung yang satu dan mengabaikan yang lain, tetapi berusaha tercipta kesetaraan sehingga keduanya dapat berjalan secara selaras dengan aturan yang jelas yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi banyak pihak.

Ia menyatakan bahwa kehadiran penyedia transportasi jenis baru ini seperti halnya perubahan lain yang dibawa perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Meski demikian, ia menekankan bahwa perubahan ini harus berjalan secara bertahap dan terkendali, untuk memberikan ruang bagi pelaku transportasi konvensional untuk menyesuaikan diri. “Ini adalah keniscayaan yang harus kita tampung dan atasi, tapi jangan sampai terjadi dengan serta merta. Kita harus bisa mengatur dan turut memikirkan mereka yang terdampak dari perubahan ini,” imbuh alumnus UGM ini.

Agar tidak ada pihak yang dirugikan, ia mendorong pelaku transportasi konvensional untuk mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tidak tergusur. Budi menyebutkan bahwa beberapa penyedia transportasi konvensional yang mulai mengembangkan layanan mereka terbukti mampu tetap bertahan di tengah serbuan transportasi model baru ini. Ia pun mengapresiasi inovasi-inovasi yang ia temui di Yogyakarta, di mana beberapa penyedia transportasi konvensional telah turut mengadopsi teknologi digital yang memudahkan pengguna mereka. “Ada cara-cara tersendiri bagi mereka untuk dapat tetap bertahan. Yang mau berubah bisa bertahan, beberapa yang tidak berubah akhirnya mati,” ucapnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Budi mengaku bahwa kementeriannya pun harus melakukan berbagai perubahan untuk mengikuti tuntutan pada era digital. Meski diperlukan penyesuaian, baginya perubahan ini justru membantunya dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Perhubungan.

Ia menyebutkan salah satu contoh bagaimana koordinasi yang ia lakukan untuk memantau jalannya arus mudik pada saat Lebaran lalu hanya dimungkinkan dengan adanya komunikasi yang baik yang didukung teknologi terkini. “Tidak mungkin saya dalam satu hari dapat memantau berbagai daerah di Indonesia. Tapi dengan teknologi komunikasi saya bisa rapat dengan seluruh pimpinan di bidang transportasi, pelabuhan, dan semua yang terkait, dan keputusan penting bisa dengan cepat kami ambil dan eksekusi,” jelasnya.

Ia tidak memungkiri bahwa hal ini juga menghadirkan tekanan baginya, karena dengan penyebaran informasi yang semakin cepat, kesalahan kecil yang terjadi bisa langsung tersebar dalam waktu 1 hingga 2 jam. Meski demikian, ia melihat tekanan tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat yang justru mendorong pemerintah untuk bekerja dengan lebih baik. “Saya meminta dukungan dari generasi milenial, karena kami membutuhkan anda yang benar-benar mengerti tentang hal ini. Masukan-masukan anda bisa menjadi bahan pikiran saya untuk membuat suatu kebijakan,” tutur Budi.

Sementara itu, pengemudi taksi online dari berbagai paguyuban di DIY, melakukan aksi mogok beroperasi dan berunjukrasa di halaman DPRD DIY. Mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 108 tahun 2017 yang resmi berlaku 1 November 2017.

Ketua Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ), Muhtar Anshori mengatakan, Permenhub tersebut merupakan akal-akalan pemilik modal untuk memangkas armada online. Hal tersebut secara langsung dinilai membunuh hak pengemudi untuk mencari rejeki. “Kewajiban memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang hanya dikeluarkan bagi armada atau mobil baru, merupakan bentuk upaya menghalangi masyarakat mendapatkan moda transportasi murah, mudah dan nyaman,” katanya.

Disebutkan, dalam Permenhub 108, banyak keputusan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung, muncul kembali.

Seperti mengenai stiker yang ditempel di body mobil, menurutnya mobil yang digunakan oleh para pengemudi adalah aset pribadi, selain juga ukuran yang ditentukan juga kurang logis dan ini membuat eksklusifitas mobil berkurang.

Soal pengemudi harus memiliki SIM B umum dan harus tergabung dalam badan hukum juga dianggap memberatkan.

Selain soal Permenhub, juga disampaikan soal hubungan pengemudi dan penyedia aplikasi yang dirasa tidak seimbang dan bukan sebagai mitra sebenarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Sapto Rahardjo mengatakan, akan segera menindaklanjuti Permenhub 108/2017 ketika aturan tersebut sudah berlaku dengan melakukan penyesuaian Peraturan Gubernur 32 tahun 2017 tentang Taksi Online.

Ia mengatakan akan mengambil jalan tengah supaya kepentingan taksi online dan konvensional bisa terakomodir.

“Apakah perlu melibatkan pihak-pihak lain atau cukup kami saja dengan instansi-instansi terkait. Masih akan saya tanyakan. Soalnya saya belum mengerti mekanisme pembahasan dulu. Kalau taksi konvensional kan induknya organda. Organda akan kami libatkan. Tapi apakah online sudah tergabung dalam organda? Namun pada intinya kedua belah pihak akan kami akomodasi,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan menilai Permenhub 108 hanya menguntungkan pihak pemodal. Salah satu poin yang disorotinya adalah aturan minimal kepemilikan lima unit armada. “Dengan satu mobil saja para driver online bisa produktif, ini aturan baru malah menghalangi mencari nafkah,” sebutnya.

Dharma berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ) yang menolak aturan tersebut, untuk diteruskan ke pusat melalui DPR RI. (*/SP/Ist)

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833