«

»

Nov 03

Munculkan Isu ‘Islam dan Pancasila’ Dilatarbelakangi Politisasi

JAKARTA, – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menyatakan, ‎pada dasarnya semakin hari semakin banyak masyarakat yang tidak mendikotomikan Islam dan Pancasila. Munculnya masalah terkait itu, lebih banyak dilatarbelakangi isu politisi yang menyangkut pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau Pilpres.‎

Dijelaskan, persoalan Islam dan Pancasila sudah tuntas. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada, sudah tak mendebatkan lagi hal itu.

Untuk menjelaskan maksudnya, dia bercerita bahwa di mayoritas kalangan masyarakat itu memiliki tradisi halaqah. Yakni membahas soal terkini. Dan hasilnya adalah tak ada lagi yang membahas hubungan atau dikotomi Islam dan Pancasila. “Itu sudah tuntas,” ujar Arwani, Jumat (3/11).

Ilustrasi penyebaran ‘hoax’ tulisan dan ujaran kebencian antar umat untuk kepentingan ‘politik’ dari suatu kelompok (Partai Kotor) yang miskin ide, dalam mengusung calonnya agar menang di Pilkada atau Pilpres.


Kemunculan isu demikian pada saat ini lebih pada persoalan di luar agama. Misalnya soal pilkada yang memakai bumbu SARA. Atau soal kepentingan sumber daya alam, di mana mereka ( politikus kotor) selalu memakai dalil-dalil atas nama agama.

“Itu yang kerap memicu,” imbuhnya.

Maka itu, PPP berharap seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik, harus bisa menjaga iklim demokrasi sehat di pilkada serentak 2018. Momen itu harus betul-betul bisa dijadikan fokus bagaimana membangun visi misi kesejahteraan masyarakat dan daerah.

“Bagaimana merekrut calon pemimpin daerah. Diarahkan ke sana. Tidak lalu terbebani dengan isu sektoral yang sempit. Apalagi coba dikotomikan agama dan negara,” ujarnya.

Dilanjutkannya, sekarang ini dalam regulasi, warga negara Indonesia dari latar belakang apapun punya hak sama. Maka solusi untuk menghindarkan adanya upaya mendikotomikan Islam dan Pancasila adalah memastikan berjalannya aturan itu. Tradisi demokrasi di mana semua saling menghormati pilihan masing-masing, harus ditegakkan.

“Selain kita harus antisipasi kepentingan sesaat. Seperti kepentingan agar pilkada tak sukses. Kita harap lalu lintas media sosial diantisipasi pemerintah dan semua aparat. Kyai setahu saya aktif menyosialisasikan, menyebarkan fitnah di medsos itu haram. Termasuk berkata bohong, sebarkan berita tak jelas. Ini peran kyai,” ulasnya. (*/SP/Ist)

Sumber :suara pembaruan

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833