«

»

Agu 24

Ombudsman: Pungli Sering Dikemas Sebagai ‘Sumbangan Sukarela’

SEMARANG, – Pungutan atau penarikan dana di SMA/SMK negeri seringkali dikemas atau dibungkus dalam bentuk sebagai sumbangan sukarela.

“Padahal menurut aturan, komite sekolah dilarang menentukan nominal, tak boleh menentukan batas waktu pembayaran, namun dari investigasi yang dilakukan Ombudsman, nominal sudah ditentukan lebih dulu sebelum dimusyawarahkan,” demikian diungkapkan Plt Ketua Ombudsman Perwakilan Jateng-DIY Sabaruddin Hulu dalam diskusi “Biaya SMA Mahal, Siapa Nakal”, Kamis (24/8).

Dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng (FWPJT) itu, Sabaruddin Hulu mengatakan, ironisnya keputusan itu dilakukan oleh komite sekolah yang notabene perwakilan orang tua siswa. Banyak orang tua yang karena gengsi atau malu, tidak protes. Mereka yang protes atau keberatan umumnya sedikit sekali.

“Mereka takut jika menolak anaknya nanti dipersulit. Karena dari laporan, ada sekolah yang menahan raport siswa yang belum atau tidak membayar,” ujarnya.

Dia juga menyoroti sekolah yang mewajibkan siswanya membeli seragam yang disiapkan sekolah. “Padahal, membeli di sekolah itu tidak wajib. Siswa boleh membeli di luar,” tegasnya.

Sabaruddin juga mendapatkan info dan laporan dari aktivis LSM, jika uang pungutan itu dibagi-bagi oleh komite sekolah dan guru dalam bentuk honorarium.

Pakar pendidikan yang juga anggota Komite SMA Negeri 1 Semarang Prof Rasdi Ekosiswoyo menampik isu jika komite menerima pembagian dari pungutan terhadap siswa. “Isu itu kalau memang benar ada, sangat buruk dan mencoreng dunia pendidikan. Kalau yang saya tahu, tidak ada bagi-bagi uang seperti itu,” tukasnya.

Menurut Rasdi, jika tak ada dukungan partisipasi masyarakat, sekolah pasti kolaps. Dana BOS tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk membayar petugas kebersihan dan guru honorer dan guru tidak tetap.

Ketua Komisi E DPRD Jateng Muh Zen menyatakan, akar masalahnya ada pada kebijakan pemerintah yang tak jelas soal anggaran pendidikan 20 persen. “Ternyata dana BOS dan biaya gaji guru dan dinas itu masuk dalam anggaran pendidikan itu. Kalau seperti itu, ya dana 20 persen itu habis, akibatnya beban kekurangannya ditimpakan ke masyarakat,” tegasnya.

Sabaruddin juga menambahkan, komite sekolah justru bukan menjadi lembaga pengawas namun justru jadi stempel pihak sekolah. “Dari temuan kami, ada RAB sekolah yang dibuat komite dan guru yang justru pemborosan. Contoh, ada kamar mandi sekolah yang cukup direnovasi, tapi justru malah membangun yang baru. Akibatnya, dana BOS tak cukup, dan biayanya dibebani kepada orang tua siswa” ujarnya.

Zen juga menguatkan hal itu. “Saya kebetulan komite sekolah, ada anggota komite yang justru punya ide membangun gapura mewah dan celakanya itu disetujui dan dimasukan dalam RAB sekolah,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengatakan, SMA dan SMK tidak gratis setelah dialihkan ke provinsi. “Itu kebijakan pemerintah pusat. Kita di daerah hanya mengikuti. Kalau masyarakat merasa keberatan dan minta agar dikembalikan lagi kepada pemerintah kota dan kabupaten, kami siap menjalankannya,” ujar Bunyamin. (*/SP/Ist)

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833