«

»

Nov 02

Penetapan UMP DKI, Anies-Sandi Dinilai Lupakan Janjinya Saat Kampanye

JAKARTA, – Soal Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 DKI Jakarta sudah diketok oleh Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Penetapan UMP untuk DKI Jakarta mengunakan PP 78 Tahun 2015, dan peraturan itu merupakan produk peraturan dan perundangan terkait penetapan Upah Buruh yang selama ini ditolak oleh kaum buruh.

Kenaikan UMP yang didasarkan pada formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional dalam PP 78 Tahun 2015 , meyebabkan kenaikan upah minimum tidak lebih dari 10% setiap tahunnya. Padahal kebutuhan buruh selalu dinamis dan angka inflasi yang disajikan terkadang kadang fiktif oleh BPS tidak sesuai dengan kenyataan di pasar.

“Maka wajar saja sejak pengunaan PP 78 Tahun 2015 hingga sekarang, pemerintah tidak bisa menaikkan daya beli masyarakat terutama pekerja yang besaran upahnya tidak bisa meningkatkan daya beli kaum buruh,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono, Kamis (2/11).

Arief mengungkapkan, akibat UMP yang ditetapkan dengan PP 78 Tahun 2015 daya beli Kaum buruh turun dan sudah tidak bisa lagi menyisihkan upahnya dalam bentuk tabungan. Hal itu karena habis tergerus oleh biaya biaya kebutuhan hidup layak yang dikomsumsi kaum buruh dan keluarganya.

Karena itu sambung Arief, kaum buruh kecewa dan merasa ditipu oleh Anies-Sandi yang menetapkan UMP DKI Jakarta mengunakan PP 78 Tahun 2015. Padahal saat kampanye dan mendapatkan dukungan dari kaum buruh Jakarta dengan menandatangani kontrak politik dengan tidak menggunakan PP 78 sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta.

“Karena itu Partai Gerindra akan menanyakan pada Anies-Sandi kenapa sampai mengabaikan Kontrak Politik yang sudah disepakatinya? Tolong Anies-Sandi berkomitmen dengan janjinya pada kaum buruh. Jika tidak, jangan harap akan tidur nyenyak dengan perlawanan kaum Buruh,” tandas Arief.(*/BS/Ist)

Sumber:beritasatu

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833