«

»

Des 04

Penunjukan Kasau sebagai Calon Panglima TNI Sudah Sesuai

JAKARTA, – Pendiri Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai langkah Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI sudah sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan. Menurut Karyono, mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden.

“Sesuai UU TNI, calon Panglima TNI diajukan oleh presiden ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Sesuai persyaratan konstitusi, calon Panglima TNI pernah menjadi kepala staf. Dengan demikian, secara prosedur dan konstitusi, langkah Presiden Jokowi sudah sesuai,” ujar Karyono di Jakarta, Senin (4/12).

Marsekal Hadi Tjahjanto.


Terkait calon tunggal Panglima TNI, kata dia, tidak menjadi masalah karena tidak melanggar undang-undang. Menurut dia, justru secara psikologis dalam mengajukan calon Panglima TNI dan Kapolri lebih baik cukup satu calon agar lebih kondusif. Yang paling penting soal pengangkatan Panglima TNI, kata dia adalah sesuai konstitusi dan prosedur serta calonnya memiliki kompetensi dan integritas.

“Menurut saya, Marsekal Hadi Tjahjanto layak menjadi Panglima TNI. Dia sudah menjadi kepala Staf TNI AU dan memiliki karier militer yang cukup baik. Dia adalah salah satu perwira terbaik yang dimiliki TNI AU saat ini,” ungkap dia.

Dari aspek kesatuan TNI, kata Karyono, pengangkatan Hadi sudah tepat karena penggantian Gatot secara rotasi menjadi jatah TNI Angkata Udara. Jatah Panglima TNI dari TNI AU, menurut dia, seharusnya terjadi saat Gatot menjabat, setelah Moeldoko menjabat Panglima TNI. “Namun, karena ada kemungkinan pertimbangan lain, Presiden Jokowi mengangkat kembali panglima TNI dari TNI AD, yakni Jenderal Gatot Nurmantyo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Karyono mengatakan, jika dikaji dari aspek politis, momentum pergantian Panglima TNI ini akan memiliki dampak politis apabila pergantian Gatot dilakukan sebelum memasuki masa pensiun. Dampak politisnya, kata dia, akan bergantung pada reaksi Gatot secara pribadi, institusi TNI, para politisi, dan berbagai komponen masyarakat.

“Pasalnya, nama Gatot Nurmantyo saat ini sudah masuk dalam bursa calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Maka bisa jadi, pergantian posisi Panglima TNI akan menjadi polemik di ranah publik. Tentu publik berharap masalah Pergantian TNI ini tidak menjadi isu liar yang bisa menciptakan suasana gaduh,” tandas dia.

Namun demikian, kata dia, dalam pertarungan politik elektoral, isu apa pun bisa berpotensi untuk dikapitalisasi demi keuntungan elektoral. Salah satunya dengan strategi playing victim atau membuat posisi seolah-olah teraniaya. Akan tetapi, jika seandainya pergantian Panglima TNI dilakukan tepat waktu, maka celah untuk mengkapitalisasi pergantian Panglima TNI menjadi komoditas isu tidak terlalu lebar.

“Jika Gatot Nurmantyo benar-benar serius maju di Pilpres 2019, sebagai calon presiden atau wakil presiden, pergantian posisi Panglima TNI pada masa sekarang atau nanti tetap menguntungkan. Karena dari sisi waktu, bisa lebih fokus dan bisa konsentrasi mempersiapkan diri baik dalam menggalang dukungan partai maupun masyarakat (pemilih). Dengan demikian, posisinya lebih jelas dan tidak ada conflict of interest dengan jabatan sebagai panglima,” ungkapnya. (*/SP/BS/Ist)

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833