«

»

Sep 04

Pilkades Rancaiyuh di Kabupaten Tangerang Dituding Langgar Aturan

KABUPATEN TANGERANG, – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Rancaiyuh Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten baru-baru ini dilaksanakan, kini menimbulkan protes dan dugaan ada kecurangan oleh calon yang kemarin ikut pemilihan calon Kepala Desa Rancaiyuh.

Hal ini, dinilai oleh salah satu calon Ahmar dalil Harahap, pihak panitia pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan perundang-undangan Nomor 112, khususnya Pasal 21 tentang Persyaratan Pendidikan bagi Calon Kades yaitu No urut 2 berbendera warna, dan Pasal 22 diduga tidak dilakukan penelitian secara benar dalam persyaratan pendidikan dari setiap calon Kades. Maka, terhadap hasil di Pilkades Rancaiyuh dinilai banyak pelanggaran seperti siaran Persnya kepada wartawan, Senin (4/9/2017).

Menurutnya, karena dianggap ringan pada persyaratan pendidikan tersebut. “Seharusnya, bagi Calon Kades yang tidak tamat dan tidak berijazah SD tidak bisa menjadi Kades. Karena SD merupakan jenjang pendidikannya terpanjang yaitu selama 6 tahun,” terangnya.

Katanya, pada Pilkades Rancaiyuh tahun 2017 ini ditemukan pula fakta tentang permainan surat suara. Katanya, pemilih yang sudah mendaftar tidak mendapat surat suara. “Bukan hanya itu, adanya perbedaan antara identitas pemilih terdaftar di Formulir dan daftar pemilih tapi tidak tercantum dalam berkas pemilih di TPS,” ungkapnya.

Contohnya kata Ahmar, identitas seorang pemilih yang terdaftar di satu RT ternyata ada 2 nama yang sama pada RT tersebut. “Hanya beda tanggal dan alamatnya. Ada lagi, beberapa nama yang telah terdaftar pemilih namun identitas nya tidak ada di daftar pemilih di satu TPS,” jelasnya.

Dia menilai, di Pilkades Rancaiyuh tahun 2017 ini telah ada dugaan kuat rekayasa. “Sehingga, Perundang-undangan untuk persyaratan pemilihan kepala desa Rancaiyuh tidak di laksanakan,” katanya.

Dia berharap terkait Permendagri No 112 pasal 1 (ayat 5) sudah jelas “Bahwa pemilihan kepala desa yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, jujur dan Adil” sama sekali tidak dipenuhi oleh panitia di Pilkades Rancaiyuh tahun 2017 ini. “Oleh karena itu, pelanggaran ini bila perlu diselesaikan berdasarkan kan hukum yang berlaku agar kedepannya tidak akan terulang kembali, “ucapnya.

Selain itu, Ahmar berharap penting juga BPD dan Panitia Pelaksana di Pilkades Rancaiyuh harus mempertanggung jawabkan demi kebenarannya. (Jasep/tim)

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833