«

»

Nov 04

Presiden Joko Widodo : Perlu Koordinasikan Program Daerah dan Desa

JAKARTA, – Kementerian dan lembaga yang mempunyai program di daerah dan desa perlu meningkatkan koordinasi mulai aspek perencanaan, termasuk anggaran. Dengan begitu, seluruh program menjadi dirasakan langsung masyarakat dan lapangan kerja di tingkat desa semakin terbuka.

Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengantar Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11) kemarin.

Presiden mengungkapkan, sejauh ini sejumlah kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pertanian menerapkan program melalui model padat karya.

“Sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya di desa dan di daerah serta menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya,” kata Presiden.

Presiden juga menekankan agar dilakukan pengembangan sektor-sektor unggulan di desa. “Juga perlu pelatihan, perlu pendampingan agar dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing,” imbuhnya.

Menurut Presiden, aparatur desa jangan sampai dibebankan persoalan administratif. “Ini masih kita rasakan. Keluhan-keluhan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif. Semakin sederhana akan semakin baik. Tetapi juga tolong agar kontrol-nya atau pengawasannya dari BPKP dan dari lembaga pengawasan yang lain juga tetap diperkuat,” tegasnya.

Seusai rapat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendukung penuh supaya laporan keuangan dibuat sederhana.

“Jangan sampai aparatur desa disibukkan menyusun pelaporan. Harus lebih simpel. Penyerapan dana desanya jadi bagus, melibatkan masyarakat,” kata Tjahjo.

Fokus di 100 Kabupaten dan Desa

Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengatakan, pada Januari 2018 program-program di daerah sampai ke desa difokuskan menjadi padat karya. “Nanti fokus di 100 kabupaten dengan desa-desa tertentu dilakukan semua kementerian/lembaga yang ada,” katanya.

Dalam waktu dekat, surat keputusan bersama (SKB) antara Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan dibuat. Tujuannya untuk mengaitkan semua program di pemerintahan mengenai daerah dan desa.

Menurut Puan, Presiden Jokowi berpesan agar ketahanan pangan di desa menjadi perhatian, termasuk aspek kesehatan. “Kita akan masuk pelayanan dasar kesehatan, juga perbaikan sekolah. Jadi, ke depan bukan hanya infrastruktur fisik di desa yang kita perhatikan,” jelasnya.

Dia menambahkan, tidak masalah jika suatu program rampung dalam 30 hari, asalkan masyarakat dilibatkan. “Yang penting rakyat punya peran,” tandasnya. (*/SP/BS)

Sumber: S P

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833