«

»

Nov 21

Setelah Minta Lindungan Hukum Presiden, Setnov Minta Dibela Otto Hasibuan

JAKARTA, – Ketua DPR, Setya Novanto selain minta perlindungan hukum pada Presiden Jokowi, kini menunjuk pengacara kondang Otto Hasibuan untuk menjadi kuasa hukumnya. Novanto saat ini ditahan KPK atas kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP.

“Kebetulan beberapa hari yang lalu saya diminta untuk membantu beliau menuntaskan kasus ini dan tentunya sebagai lawyer tentunya saya harus bertemu dengan pak Novanto nya,” kata Otto usai menjenguk Novanto di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/11).

Otto mengaku akan bekerja sama dengan Fredrich Yunadi yang telah lebih dulu mendampingi Novanto. Otto yang diketahui mantan pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Mirna ini mengklaim tidak akan membela kepentingan Novanto, melainkan kepentingan hukum

“Oleh karena itu mulai sekarang saya dengan rekan saya pak Fredrich Yunadi dan semua tim kami yang ada akan mendampingi. Membela kepentingan hukum bukan membela Setya Novanto tapi membela kepentingan hukum dari pak Setya Novanto,” katanya.

Dalam menjalankan tugas barunya ini, Otto menyebut akan menjunjung proses penegakan hukum. Dikatakan, pembelaannya kepada Novanto hanya berdasar norma hukum yang berlaku. Untuk itu, Otto mengklaim sudah bersepakat untuk tidak akan memenuhi permintaan Novanto jika dinilai tidak sesuai dengan aturan.

“Kami berdiskusi (dengan Novanto) panjang lebar. Sebagai seorang advokat kami harus punya kesepakatan dalam syarat-syarat melakukan kerja harus seperti apa. Sepanjang keinginannya masih bisa kita kerjakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau tidak, ya tidak kita jalankan,” katanya.

Otto mengaku, belum mendapat informasi lengkap mengenai kasus e-KTP yang menjerat Novanto. Pertemuannya dengan Novanto kali ini belum masuk pada substansi perkara. Untuk itu, Otto mengaku belum dapat membeberkan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan tim kuasa hukum. Apalagi, Otto mengklaim, kondisi kesehatan Novanto belum fit untuk berdiskusi soal perkara. Yang pasti, mantan Ketua Umum Peradi ini mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan pembelaan terhadap Novanto yang diprediksi akan segera menjalani proses persidangan setelah ditahan KPK.

“Tentu kan kita sebagai kuasa hukum kan memprediksi, bahwa pasti SN (Setya Novanto) ditahan akan dibawa ke pengadilan. Untuk itu sebagai tim hukum kami akan mempersiapkan langkah-langkah hukum yang tepat sesuai dengan hukum tersebut. Ini kan sudah tidak mungkin lagi mundur,” katanya.

Terkait gugatan praperadilan yang kembali diajukan Novanto, Otto mengaku belum mempelajari berkas gugatan tersebut. Gugatan praperadilan Novanto ini rencananya bakal digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 November mendatang. Otto mengatakan, sejauh ini belum menerima kuasa dari Novanto untuk menjadi tim pengacaranya dalam gugatan praperadilan tersebut.

“Tidak ada (pembicaraan soal praperadilan). Tidak dibicarakan. Saya hanya fokus pada membela dia di pengadilan yang dituduhkan kepadanya. Praperadilan hingga saat ini saya belum dapat surat kuasa, jadi ya KPK saja,” katanya.

Diberitakan, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangkakan melangar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP.

KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Namun, status tersangka itu gugur setelah Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto.

Namun, sejak memenangkan praperadilan hingga kembali ditetapkan sebagai tersangka Novanto selalu mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi maupun tersangka. Novanto setidaknya sudah tiga kali mangkir untuk diperiksa sebagai saksi dan satu kali mangkir dari pemeriksaannya sebagai tersangka. KPK menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Novanto pada Rabu (15/11). Saat didatangi tim penyidik untuk ditangkap, Novanto sudah tidak berada di rumahnya.

KPK pun bekerjasama dengan kepolisian untuk memburu Novanto. Keesokan harinya, KPK meminta Kepolisian dan Interpol memasukan nama Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO) karena setelah 1×24 jam sejak terbitnya Surat Perintah Penangkapan, mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu tak kunjung koperatif dan menyerahkan diri.

Saat sedang diburu KPK, Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Kamis (16/11). Mobil Fortuner yang ditumpanginya menabrak tiang listrik. Akibatnya, Novanto disebut terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Sehari kemudian, tim dokter dan penyidik KPK memutuskan membawa Novanto ke RSCM untuk diperiksa lebih dalam.

Setelah dirawat sekitar tiga hari, berdasar pemeriksaan tim dokter dari RSCM dan IDI, KPK membawa Novanto ke Gedung KPK untuk diperiksa dan ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11) dinihari. Novanto pun ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. (*/SP/Ist)

Sumber :suarapembaruan

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833