«

»

Jul 31

Terkait Revitalisasi Banten Lama, Andika Minta Dukungan DPD RI

BANTEN, – Terkait revitalisasi kawasan Banten Lama, Wagub Banten Andika Hazrumy ingin dalam revitalisasi Banten Lama dapat dilakukan secara komprehensif dan tuntas,karena dinilai banyaknya kendala yang harus dihadapi. Ini, terkait upaya sterilisasi zona inti kawasan cagar budaya Banten Lama, yang akan terbentur dengan persoalan kepemilikan lahan warga di kawasan tersebut selama ini.

Hal ini terungkap dalam pertemuan reses anggota DPD RI asal Banten di ruang pertemuan Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (31/7).

Didampingi Asda I Pemprov Banten Anwar Masud, Wagub menerima kedatangan 3 anggota DPD RI, yaitu Habib Ali Alwi, Sadeli Karim dan Aprilia Andiara Hikmat. Sementara 1 orang anggota DPD RI asal Banten, Subadri, berhalangan hadir.

Dalam pertemuan tersebut, Andika menitipkan aspirasi kepada para anggota DPD agar membantu mencarikan solusi terkait dengan adanya persoalan sterilisasi zona inti Banten Lama yang akan terbentur dengan kepemilikan lahan oleh warga. “Jadi kami memohon fasilitasi kepada DPD untuk bisa dicarikan solusi terkait persoalan ini, yaitu bisa dibicarakannya persoalan ini oleh DPD melalui komite terkait, kepada BPN (badan pertanahan negara) dan kementerian pendidikan,” kata Andika.

Andika mengungkapkan, UU tentang Cagar Budaya mengamanatkan zona inti kawasan cagar budaya harus steril dari kegiatan atau bangunan yang bukan bagian dari cagar budaya itu sendiri. Amanat UU tersebut akan menemui kendala di revitalisasi Banten Lama mengingat di zona inti kawasan tersebut banyak berdiri bangunan rumah danj kegiatan usaha milik warga. “Yang jadi persoalan, lahan dan rumah warga tersebut banyak yang sudah memiliki sertifikat hak milik. Di satu sisi, ganti rugi jika nanti dilakukan relokasi kepada warga tersebut tidak dibenarkan oleh aturan karena secara hukum wilayah cagar budaya adalah tanah negara,” ungkapnya.

Andika juga menjelaskan, solusi yang win-win solution tetap akan dikedepankan dalam mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu, Wagub meminta peran seluruh stake holder, diantaranya dalam hal ini BPN, kaitannya dengan memverifikasi data tentang hak kepemilikan lahan di zona inti kawasan Banten Lama tersebut. “Untuk kementerian pendidikan, dalam ketentuan revitalisasi cagar budaya, disebutkan zona inti menjadi kewenangan mereka. Untuk itu, kami saat ini sangat menantikan blue print revitalisasi zona inti Banten Lama dari kementerian pendidikan. Ini juga yang menjadi aspirasi kami untuk disampaikan DPD kepada kementerian pendidikan,” katanya.

Kata Andika, Pemkot Serang sendiri, di dalam ketentuan terkait revitalisasi kawasan cagar budaya, memiliki kewenangan menyangkut zona penunjang.

“Jadi seperti bagaimana kawasan parkirnya, kawasan wisata belanjanya, fasilitas jalannya itu blie print-nya ada di pemkot. Pemprov sendiri tetap komitmen dengan kapasitas koordinator yang sifatnya administratif dalam proyek revitalisasi Banten Lama ini. Dan bantuan-bantuan yang sifatnya dimungkinkan oleh aturan, termasuk soal anggaran, pemprov siap,” jelasnya seraya mengungkapkan pemprov sudah memberikan bantuan keuangan total sebesar Rp 90,6 M sejak tahun 2002 untuk kepentingan penataan Banten Lama tersebut.(*/Ist)

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833