«

»

Mar 27

Terkait Tanah Abang, Ombudsman Siap Naikan Status Laporan Jadi Rekomendasi

JAKARTA, – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Dominikus Dalu menyatakan, pihaknya siap menaikan status laporan hasil akhir pemeriksaan penataan Tanah Abang jadi rekomendasi Ombusman, jika Pemprov DKI tidak melaksanakan tindakan korektif dalam waktu 60 hari.

“Batasnya 60 hari. Kita tunggu progres nya dalam 30 hari apakah sudah ada tindakan korektif. Jika 30 hari ke depannya lagi masih tidak ada koreksi, maka kita tingkatkan menjadi rekomendasi,” kata Dominikus, di Jakarta, Senin (26/3).

Logo Ombusman Republik Indonesia (Dok.Istimewa)


Rekomendasi dari Ombudsman sesuai dengan UU No 37/2008 tentang Ombudsman wajib dilaksanakan. Apabila rekomendasi tidak ditindaklanjuti maka terlapor bisa dikenakan sanksi administratif bahkan rekomendasi dari Ombudsman bisa diserahkan kepada Presiden maupun DPRD untuk terlapor kepala daerah.

“Pengalaman kita, hasil laporan akhir selalu ditindaklanjuti. Kalau tidak dilaksanakan kita memberi rekomendasi yang menurut UU wajib untuk dilaksanakan,” katanya.

Dominikus menyatakan, pihaknya telah melibatkan SKPD DKI terkait dalam memeriksa dugaan maladministrasi penataan Tanah Abang dengan menutup satu ruas jalan Jatibaru Raya.

Dirinya membantah jika disebut dalam melakukan pemeriksaan tidak berkomunikasi dengan pihak pemprov, “Sudah lebih dari sebulan kita mengundang semua dinas teknis terkait. Saya rada sudah lebih dari cukup. Sekarang tinggal perbaikannya saja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dominikus mengatakan, empat tindakan korektif dari Ombudsman terkait penutupan Jl Jatibaru Raya harus dilakukan seluruhnya oleh Pemprov DKI.

“Semuanya saling terkait tidak ada skala prioritas, poin pertama dulu, misalnya. Tidak demikian,” ungkapnya.

Hasil pemeriksaan akhir Ombudsman menyimpulkan adanya empat tindakan maladministrasi Gubernur DKI dengan menutup Jl Jatibaru Raya untuk kegiatan pedagang kaki lima (PKL).

Maladministrasi pertama, Pemprov disebut tidak kompeten karena gagal mengantisipasi dampak penataan PKL. Hal ini terlihat dari ketidakselarasan tugas Dinas UKM serta Perdagangan dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perdagangan sesuai Pergub No 266/2016.

“Gubernur DKI dalam penataan PKL di JlJatibaru Raya tidak memiliki perencanaan yang matang, terkesan terburu-buru dan parsial, karena Pemprov DKI belum memiliki Rencana Induk Penataan PKL dan peta jalan PKL di Provinsi DKI Jakarta,” ujar Dominikus.

Kesalahan kedua adalah penyimpangan prosedur karena penutupan jalan dilakukan tanpa melalui izin dari Polda Metro Jaya sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (3) UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesalahan ketiga adanya pengabaian kewajiban hukum karena dilakukan menggunakan diskresi yang menyalahi UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengabaikan Perda No 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030 serta Perda No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI Jakarta 2030.

Maladministrasi yang keempat adalah perbuatan melawan hukum menutup Jl Jatibaru dengan melanggar UU tentang Jalan, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No 34/2006 tentang Jalan dan Perda DKI No 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

Sedangkan empat tindakan korektif yang diminta Ombudsman adalah, DKI harus mengevaluasi sevara menyeluruh penataan Tanah Abang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menghindari maladministrasi. Salah satunya dengan membuat rencana induk dan mengembalikan fungsi Jl Jatibaru Raya sesuai peruntukan.

Tindakan koreksi kedua menetapkan masa transisi dalam jangka waktu 60 hari dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian, memaksimalkan peran dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana ketentuan PP No 37:2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan tindakan korektif keempat adalah menjadikan Tanah Abang sebagai proyek percontohan penataan pedagang secara menyeluruh. Tertib lalu lintas, jalan raya, pedesterian nyaman bagi pejalan kaki sebagai wujud pelayanan. (*/SP/Ist)

Sumber :suarapembaruan

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833