«

»

Okt 04

Tunggu RUU, TNI Bisa Turun Langsung Tangani Terorisme

JAKARTA, – Anggota Pansus RUU Terorisme M Nasir Djamil menegaskan, keterlibatan TNI dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme akan diatur dengan baik dalam RUU Tindak Pidana Terorisme. Tujuannya agar ada kerja sama yang solid antara TNI dan kepolisian.

RUU Tindak Pidana Terorisme yang kini dibahas di DPR RI bersama Pemerintah diharapkan akan selesai diundangkan tiga bulan ke depan. Menurutnya, UU ini memang sudah sangat dibutuhkan.

“TNI tidak lagi harus menunggu permintaan polisi untuk melakukan tindakan pencegahan terorisme. Tapi, tugasnya sama dengan polisi, dan cara operasionalnya akan diatur dalam RUU ini, agar tugasnya lebih jelas,” tegas Nasir Djamil.

Dia mengungkapkan hal itu dalam diskusi “RUU Pencegahan Terorisme” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017. Hadir pula pengamat militer dari Imparsial Al-Araf dan peneliti Puskamnas dari Universitas Bhayangkara, Juni Thamrin.

Menurut Nasir, kerjasama antara militer dan polisi akan mampu mencegah lebih dini terhadap tindak pidana teroris di wilayah Indonesia. “Kita juga berharap kerja TNI dan polisi profesional sehingga tidak melanggar UU dan peraturan yang berlaku. Tindakan militer harus berpegang pada aturan hukum,” ujarnya.

RUU Terorisme ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah teroris makin kuat dengan dasar hukum untuk mencegah. “Jangan sampai terjadi masalah hukum ketika memproses seseorang yang diduga teroris akibat belum ada UU Terorisme ini, sehingga menggunakan UU hukum pidana biasa,” kata Nasir.

Keterlibatan TNI tersebut, kata Nasir, agar bisa bersama-sama dengan kepolisian dalam mencegah terorisme dengan lebih efektif. Apalagi jika sampai mengancam pertahanan dan keamanan negara. “Penguatan militer di RUU ini sudah dimasukkan di salah satu pasal,” pungkasnya.

Sementara itu Al Araf menilai perlunya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Trorisme) ditingkatkan dari badan menjadi lembaga setingkat menteri, agar bisa berkoordinasi dengan TNI, Polri, BIN, Bea Cukai dan Keimigrasian. “Dengan setingkat kementerian, maka tak lagi di bawah Menkopolhukam,” tambahnya.

Koordinasi itu diperlukan untuk membagi tugas masing-masing sesuai fungsi TNI, Kepolisian, Keimigrasian, Bea Cukai, dan BIN. Pasalnya, tak mungkin bisa melakukan teknis operasional dalam pemberantasan terorisme tersebut.

“Jadi, keterlibatan TNI dimungkinkan, tapi bukan dengan Keppres. Khususnya terkait dengan ancaman dan pertahanan negara, meski itu bisa dengan UU TNI,” ungkapnya.

Devinisi Teroris

Soal devinisi, Nasir Djamil mengakan, merupakan salah satu penghambat selesainya pembahasan. Dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas di DPR RI dengan pemerintah, hingga kini devinisi teroris belum tetap. “Devinisi teroris itu banyak, bahkan ada ratusan,” kata Nasir.

Hingga kini, masih ada beberapa negara asing yang tidak mempunyai devinisi baku terhadap kata teroris itu sendiri. Padahal, devinisi teroris itu sangatlah penting untuk ditetapkan terlebih dahulu. Sebab, dalam upaya penegakkan hukum, devinisi itu harus jelas terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan undang-undang oleh penyidik nantinya. “Soal devinsi ini benar-benar harus clear. Jangan sampai pidana umum masuk teroris,” sambung Nasir.

Selain itu, Nasir juga khawatir terjadinya penyalahgunaan kewenangan jika devinisi teroris belum dibakukan. “Jika tidak diatur ini bisa abuse. Ini penting, jangan sampai kemudian jadi alat politik,” ujar Nasir.

Selama ini, penegakan hukum yang dilakukan hanya berdasarkan pada dampak yang terjadi akibat perbuatan terduga terorisme. “Selama ini kan dampaknya saja. Apa yang dilakukan teroris itulah yang dipidanakan,” katanya. (*/PR/Ist)

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833