«

»

Agu 09

Wapres JK Sarankan, Pengelolaan Dana Desa Diumumkan di Rumah Ibadah

JAKARTA, – Mencegah penyalahgunaan dana desa, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menganjurkan agar pelaporan dari penggunaan anggaran negara tersebut diumumkan kepada masyarakat secara terbuka, sebagaimana pelaporan keuangan Masjid yang selalu diumumkan kepada jamaahnya.

“Jadi harus disarankan progresnya diumumkan di rumah-rumah ibadah, kayak mesjid, gereja, setiap jumat atau minggu. Kenapa keuangan masjid transparan? Karena diumumkan terus, harus ini (dana desa) juga, harus diumumkan ke masyarakat secara terbuka bahwa dananya sekian dipakai untuk ini. Jadi masyarakat bisa periksa,” katanya, Selasa (8/8).

Menurutnya, akan sangat sulit bagi pemerintah pusat mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana yang dibagikan ke kurang lebih 75.000 desa dan jumlahnya mencapai Rp 60 triliun pada tahun 2017 ini. Untuk itu, dibutuhkan transparansi dari pengelolanya, dengan cara diumumkan secara berkala.

“Itulah perlunya keterbukaan di desa sendiri, kan supaya dia tahu bahwa anggaran sekian. Kalau dia bilang dipotong sekian, pasti ribut, jadi harus diumumkan kayak di masjid,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, permasalahan penggunaan dana desa terkuak pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur, pada Rabu (2/8).

Kemudian, KPK menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin, serta Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi sebagai tersangka. Dengam dugaan penyalahgunaan dana desa.

Menanggapi OTT tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penggunaan dana desa harus diawasi dan dikelola dengan baik. “Oleh sebab itu, saya selalu sampaikan manajemen dana desa itu betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik, ada pendampingan. Dilaksanakan tapi juga harus ada pengawasan controlling, checking yang terus menerus,” ujar Jokowi.

Untuk diketahui, dana desa yang dialokasikan untuk tahun 2017, jumlahnya mencapai Rp 60 triliun. Kemudian, jumlahnya akan menjadi dua kali lipat di tahun 2018.

Dengan dana desa mencapai Rp 60 triliun dan jumlah desa sebanyak 74.910, maka diperkirakan setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran Rp 800,4 juta setiap tahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) tahun 2017. Kemudian, alokasi tersebut akan meningkat di tahun 2018, mencapai Rp 1,2 triliun per desa.

Besarnya dana alokasi tersebut, membuat sejumlah pihak khawatir praktik korupsi akan bergeser ke desa. Sebab, belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi penunjang yang memadai untuk mengelolanya. Ditambah lagi, belum maksimalnya mekanisme pengawasan baik dari Kabupaten/Kota ataupun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (*/SP/Ist)

Sumber : SP

Tinggalkan Balasan

cinta-alam-hijau-e1444135113833